Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Agustina Erni mengatakan, perlu adanya sinergitas dan kolaborasi multi pihak untuk memenuhi hak atas pendidikan anak-anak Indonesia di masa pasca pandemi Covid-19.
“Perlu adanya perhatian seluruh pihak untuk mendiskusikan dan memberikan proses pembelajaran yang terbaik bagi anak-anak kita, baik pada saat pandemi maupun pasca pandemi. Selain itu, perlu adaptasi yang cepat bagi guru, murid, maupun orang tua dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi,” ujar Erni, dalam Webinar Rangkaian Hari Anak Nasional 2022: Merajut Resiliensi di Masa Daring dan Interaksi Antar Pelajar dan Pengajar (MERENDA PIJAR) secara virtual, Kamis (7/7).
Webinar tersebut merupakan hasil kerjasama dan kolaborasi antara Forum Anak Nasional dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Belgia dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional Tahun 2022. Oleh karena itu, catatan penting webinar ini adalah bahwa isu atau permasalahan anak, yaitu transisi pembelajaran tatap muka, didiskusikan oleh anak dan untuk anak, serta diselenggarakan oleh anak Indonesia, termasuk mereka yang sedang berada di luar negeri.
Baca juga: Apa Saja Refleks Bayi Baru Lahir? Mari Ibu Kenali
Tema webinar yang diangkat juga merupakan hasil diskusi antara Forum Anak Nasional dan PPI Belgia. Dalam webinar ini, anak-anak Indonesia yang diwakili oleh Forum Anak dari berbagai daerah bertindak sebagai MC, moderator dan narasumber. Sedangkan orang dewasa dalam hal ini diwakili oleh KemenPPPA dan Fasilitator Sekolah Ramah Anak bertugas memfasilitasi kegiatan tersebut, menyampaikan sambutan serta menjadi penanggap.
Selanjutnya Erni menerangkan, pada awal 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah memberlakukan kebijakan pembelajaran tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
Namun demikian, Erni menilai, kebijakan ini harus diimbangi dengan resiliensi dalam mengikuti transisi pembelajaran secara daring menjadi tatap muka. “Kami melihat keputusan ini disambut baik oleh murid dan guru karena bisa bertemu dan bersosialisasi sebagaimana yang kita inginkan selama ini,” kata Erni.
Menurut Erni, selain hak atas pendidikan, Pemerintah juga harus memenuhi hak atas partisipasi anak dalam menyelesaikan berbagai isu yang ada, salah satunya perubahan proses belajar mengajar menjadi tatap muka.
“Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengupayakan dan membantu agar anak dapat berpartisipasi dan bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai hati nurani dan agamanya,” ujar Erni.
Dalam kesempatan yang sama, Fasilitator Sekolah Ramah Anak, Umi Mahmudah mengatakan, pembelajaran secara daring dapat menyebabkan anak menjadi acuh tak acuh akibat tidak adanya pengawasan langsung dari guru.
Baca juga: Imunisasi Anak Usia Di Bawah 2 Tahun, Apa Saja?
Menurutnya, hal ini dapat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, Umi menilai, pembelajaran secara tatap muka akan lebih efektif dilaksanakan di masa pasca pandemi Covid-19.
“Ketika melakukan pembelajaran tatap muka, kita bisa langsung memantau aktifitas mereka, berkomunikasi secara langsung, serta mengatur perubahan perilaku anak tersebut jika melakukan sebuah kesalahan. Hal seperti ini, tidak dapat terjadi pada saat pembelajaran dilakukan secara offline,” tutur Umi.
Perwakilan Pelajar Kepulauan Mentawai, Fauzril Fikry menyebutkan, anak mengalami berbagai kesulitan ketika menghadapi pembelajaran secara daring. “Salah satunya koneksi internet yang kurang stabil, sehingga pada saat guru menjelaskan, pesan yang disampaikan kepada seluruh murid tidak dapat tersampaikan dengan baik,” pungkas Fauzril.
Foto Utama dari Burst
