Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) gencar memerangi tindakan perundungan (bullying) di lingkungan satuan pendidikan. Sebab, masalah ini diyakini banyak pihak dapat menghambat keamanan dan kenyamanan dalam proses belajar peserta didik.
Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), melaksanakan webinar Sapa GTK Episode 10 bertajuk “Bersama Kita hentikan Perundungan” pada Senin (5/12).
Topik mengenai perundungan diangkat dalam Sapa GTK untuk meningkatkan pemahaman tentang isu kekerasan pada ekosistem pendidikan. Harapannya, ekosistem pendidikan dapat saling berkolaborasi dan berperan aktif melakukan identifikasi berbagai bentuk kekerasan yang terjadi, baik di dalam dan di luar satuan pendidikan, serta dapat mengambil sikap yang tepat dan tegas dalam mengatasinya.
Baca juga: Buat Working Moms, Ini Pentingnya Sediakan Day Care Ramah Anak
Pelaksana tugas Kepala Pusat Penguatan Karakter (Plt. Kepala Puspeka) Kemendikbudristek, Hendarman mengungkapkan bahwa untuk mencegah aksi perundungan terjadi dibutuhkan peran penting dari seluruh ekosistem di satuan pendidikan. Ia mengungkapkan bahwa Kemendikbudristek telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatasi persoalan tiga dosa besar pendidikan ini, termasuk melibatkan UNICEF.
“Kita juga menjalankan program ROOTS melalui kerja sama dengan UNICEF. Ini merupakan program penanggulangan tindak perundungan di sekolah. Program ini fokus pada upaya membangun iklim yang aman di sekolah dengan mengaktivasi peran siswa sebagai Agen Perubahan,” terang Hendarman dalam keterangan tertulisnya.
Merujuk data UNICEF, Program Roots merupakan program global pencegahan kekerasan di kalangan teman sebaya, yang berfokus pada upaya membangun iklim yang aman di sekolah. Intervensi di Indonesia diadaptasi dari program di Amerika Utara yang disebut Roots 5 dan berfokus untuk membangun iklim positif sekolah melalui kegiatan yang dipimpin oleh siswa.
Erlinda, selaku salah satu komisioner pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia periode 2014-2017 dan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden yang kerap mengadvokasi beberapa persoalan kekerasan terhadap anak mengungkapkan bahwa persoalan tiga dosa besar dalam pendidikan sangat mendominasi ketika ia menjabat di KPAI. Bahkan sampai hari ini. Menurutnya, para pemangku kepentingan harus berkolaborasi untuk melakukan kampanye maupun pencegahan atas kemungkinan tindak kekerasan pada anak.
“Kita cukup beruntung, untuk tiga dosa besar ini, salah satunya kekerasan seksual, kita sudah punya payung hukum yang sangat luar biasa karena tidak hanya dibahas penanganan kasus itu sendiri tapi juga ada pencegahan termasuk psikososial, trauma healing, termasuk mitigasi,” kata Erlinda yang juga menjadi narasumber dalam webinar Sapa GTK ini.
Baca juga: Musim Hujan Tiba, Ini Ragam Kreasi Minuman Hangat Untuk Si Kecil
Merujuk arahan Presiden dalam rapat terbatas pada 9 Januari 2020 lalu tentang Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Erlinda menjelaskan bahwa semua pihak diminta untuk memprioritaskan aksi pencegahan kekerasan dengan melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Termasuk penegakan hukum yang mendatangkan efek jera bagi pelaku dan memberikan layanan rehabilitasi pada korban.
Berikutnya, Abdul Aziz, Kepala Sekolah SMPN 9 Bulukumba, mengungkapkan bahwa pertama kalinya ia dan guru-guru di sekolah mendengar kata perundungan, persepsi yang muncul hal itu adalah istilah pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik.
