Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan, pencegahan stunting mutlak perlu dilakukan selama masih ada kehamilan, kelahiran, dan masih ada bayi di suatu daerah.
Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan dalam Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota Jawa Tengah pada Selasa, (7/2/2023), yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom dan diikuti oleh 970 orang peserta.
“Sebetulnya pada hakikatnya selama ada orang hamil, ada bayi yang lahir, maka mencegah stunting itu justru lebih penting,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Lebih lanjut, menurut Menko PMK, pencegahan stunting sejak sebelum pernikahan, sebelum kehamilan, dan sebelum lahirnya bayi seharusnya bisa dilakukan. Namun bila sudah terjadi, maka penanganannya harus dilakukan dengan maksimal.
Baca juga: Kolom GWTT: Tips Ibu Rumah Tangga Tetap Rutin Berolahraga
Oleh karena itu, lanjut Menko PMK, peran pemerintah daerah sangat penting dalam melakukan pencegahan dan penanganan stunting yang ada di daerahnya. Termasuk juga, menurut dia, setiap kepala daerah, khususnya Kepala Desa atau Lurah harus bisa mengetahui berapa banyak ibu hamil yang harus dipantau dan diberikan intervensi supaya kehamilannya tidak melahirkan generasi stunting.
“Penanganan stunting ini berkelanjutan. Sustainable. Siapa yang memerintah maka penanganan stunting itu mutlak harus dilakukan. Ini demi generasi muda Indonesia dan yang akan datang,” ucap Menko Muhadjir.
Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem kali ini menyisir permasalahan yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Pada roadshow kali ini diikuti oleh 12 Kabupaten/Kota perwakilan Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Magelang, Purbalingga, Blora, Rembang, Sragen, Batang, Pati, Wonosobo, Karanganyar, Temanggung, Pekalongan, dan Kota Pekalongan.
Dalam kegiatan ini hadir secara daring Bupati Kabupaten Magelang Zainal Arifin, Bupati Kabupaten Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, Bupati Kabupaten Blora, Arief Rohman, Bupati Kabupaten Rembang Abdul Hafidz, Bupati Kabupaten Sragen Kusnidar Untung Yunisukowati, Bupati Batang Lani Dwi Rejeki, Bupati Kabupaten Pati Henggar Budi Anggoro, Bupati Kabupaten Wonosobo Afif Nurhidayat, Bupati Kabupaten Karanganyar Juliyatmono, Bupati Kabupaten Temanggung Muhammad Al Khadziq, Bupati Kabupaten Pekalongan Fadia Arafiq dan perwakilan Pemerintah Kota Pekalongan, serta perwakilan Kemenkes, Kementerian PUPR, Kemendes, BKKBN, Setwapres.
Setiap daerah memaparkan berbagai masalah stunting dan permasalahan kemiskinan ekstrem yang ada di daerahnya. Masalah yang masih ditemukan di tiap daerah terkait stunting adalah masalah pemenuhan gizi kurangnya sarana prasarana pencegahan stunting seperti antropometri di Posyandu dan alat Ultrasonografi (USG) di Puskesmas, serta kurangnya tenaga kesehatan yang mumpuni.
Salah satu permasalahan stunting yang cukup mrnjadi sorotan di Provinsi Jawa Tengah adalah di Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka stunting di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dari 16,8 persen pada tahun 2021 menjadi 26,8 persen pada tahun 2022. Dalam hal ini Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan bahwa daerah yang beliau pimpin masuk kedalam kategori lima besar tingkat stunting tertinggi di Jawa Tengah.
Untuk mengatasi permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem, Kabupaten Purbalingga melakukan berbagai upaya yang ditujukan kepada masyarakat. Dalam hal ini, Bupati Purbalingga menyampaikan terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
“Untuk program penurunan stunting diadakan program ACS yakni program terintegrasi program penanganan stunting dari mulai di posyandu sampai dengan di rumah sakit, dan sudah dibuktikan di satu desa dan berhasil mengalami penurunan sebanyak 6 persen,“ Ujar Bupati Purablingga Dyah Hayuning Pratiwi.
Kondisi stunting di Kabupaten Purbalingga yang terus mengalami peningkatan disebabkan karena keterbatasan kemampuan anggaran yang terbatas dari tahun ke tahun. Sehingga menyebabkan kurangnya ketersediaan alat-alat kesehatan seperti antropometri dan Ultrasonografi (USG).
Dalam kesempatan itu, Menko PMK menyebutkan, untuk masalah kurangnya ketersediaan sarana prasarana penanganan stunting harus bisa terpenuhi. Targetnya di tahun ini antropometri di posyandu dan USG di puskesmas harus bisa terpenuhi 100 persen. Dia meminta agar tiap daerah bisa mengajukan kepada Kementerian Kesehatan untuk pengadaan alat antropometri dan USG.
“Untuk kebutuhan antropometri atau USG tidak usah memaksakan mengambilkan dari APBD. APBD digunakan untuk mempertebal upaya kita menaikkan gizi ibu hamil balita stunting dan seterusnya. Nanti saya minta itu bisa diusulkan ke Kemenkes,” ujarnya.
Menurutnya juga, dengan tersedianya alat dan SDM yang mumpuni, maka pengukuran akan lebih akurat, dan data yang dihasilkan bisa lebih tepat. “Presiden sudah menginstruksikan agar tahun ini antropometri, USG, dan relawan tenaga lapangan terlatih harus betul-betul sudah dilaksanakan di seluruh Indonesia.”
Baca juga: Kasus Baru Gangguan Ginjal Akut Pada Anak, Pemerintah Siapkan Langkah Antisipatif
Selain masalah stunting, masalah kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah berkisal soal pemukiman untuk rumah tidak layak huni, untuk pemenuhan sarana air bersih, dan juga pemenuhan pangan bergizi.
Menko PMK meminta supaya pemerintah daerah bisa menggunakan APBD dan Dana Desa untuk mengoptimalkan penanganan kemiskinan ekstrem. Juga untuk masalah lingkungan, dia meminta supaya masalah yang ada diusulkan kepada Kementerian PUPR untuk diatasi.
Foto utama oleh Jernej Graj dari Unsplash
