Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Y.B Satya Sananugraha menyatakan, pemerintah optimis mencapai target penurunan stunting 14 persen di tahun 2024 seperti yang diarahkan oleh Presiden RI Joko Widodo.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi stunting nasional pada tahun 2022 sebesar 21,6 persen. Untuk mencapai target 14 persen, maka pemerintah menargetkan untuk dapat menurunkan prevalensi stunting 3,8 persen per tahunnya sampai tahun 2024.
Hal tersebut dijelaskan Satya saat menyampaikan sambutan mewakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy selaku Wakil Ketua Pengarah Bidang Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting, pada Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Penurunan Stunting, di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta, pada Kamis (5/10/2023).
Baca juga: TFR Turun Karena Kontribusi Kontrasepsi
“Kita harus optimis bahwa target prevalensi stunting 14 persen pada 2024 akan tercapai, dengan target penurunan sebesar 3,8 persen per tahunnya. Tentunya hal ini memerlukan upaya yang lebih keras terkoordinasi lintas sektor, dengan mengoptimalkan capaian intervensi spesifik dan intervensi sensitif berbasis bukti,” ujarnya.
Menurut Satya, berbagai upaya harus dilakukan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai target penurunan stunting 14 persen. Seperti yang telah dilakukan Kemenko PMK dengan melakukan Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di 33 provinsi dan 393 kabupaten/kota untuk mengidentifikasi isu/kendala serta solusi dan kebijakan afirmatif untuk penurunan stunting.
“Upaya percepatan penurunan stunting terus dilakukan dengan mewujudkan kovergensi pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga tingkat desa, sampai stunting tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia,” ujarnya.
Satya menerangkan, dari hasil roadshow yang dilakukan, telah dipetakan kendala dan permasalahan di lapangan baik dari aspek tata kelola, aspek intervensi spesifik, maupun intervensi sensitif. Satya menyampaikan, beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian dari aspek tata kelola seperti koordinasi antara pelaksana serta dukungan operasional di tingkat desa hingga kabupaten/kota, optimalisasi pemanfaatan anggaran di pusat darah sampai desa untuk mensasar stunting.
Kemudian, aspek tata kelola lainnya adalah pemenuhan USG dan antropometri terstandar di tiap Puskesmas dan Posyandu di daerah, pelatihan bagi SDM Kesehatan, pengoptimalan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Penguatan dan pembinaan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam pencegahan terjadinya insiden kasus stunting.
Selanjutnya untuk intervensi spesifik adalah masih perlu upaya optimalisasi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal, konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri masih rendah, masih perlunya edukasi tentang pentingnya imunisasi dan ASI Eksklusif yang belum adekuat. Sementara, untuk indikator sensitif yang masih perlu menjadi perhatian adalah cakupan layanan air minum layak dan akses sanitasi layak yang belum memadai hampir di semua daerah.
“Rekomendasi untuk penyelesaian setiap permasalahan ini telah disampaikan kepada para pimpinan daerah dan diharapkan telah diimplementasikan. Kemenko PMK bersama K/L terkait juga tengah menindaklanjuti hasil Roadshow Stunting dan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Terpadu di 14 provinsi prioritas stunting,” ungkap Satya.
Satya berharap seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mendukung segala upaya penurunan stunting. Hal ini dilakukan melalui percepatan penyerapan DAK terkait stunting, mengoptimalkan APBD, alokasi Dana Desa, dan meningkatkan sinergitas antar program dari tingkat nasional hingga desa, sehingga pelaksanaan program tepat waktu, efektif, dan efisien.
“Koordinasikan serta sinkronisasikan intervensi spesifik dan sensitif dari hulu ke hilir dengan mengoptimalkan peran pemangku kepentingan. Program bapak/bunda asuh anak stunting agar dilaksanakan dengan melibatkan sumber daya yang ada,” ujarnya.
Baca juga: RSUI, FKUI Gelar Edukasi Kebersihan Dini, Gizi dan Kesehatan Reproduksi di Sekolah
Sebagai informasi, kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Penurunan Stunting diselenggarakan oleh Sekretariat Wakil Presiden untuk mengevaluasi pelaksanaan dan kemajuan percepatan penurunan stunting di seluruh daerah di Indonesia. Selain itu tujuan dari Rapat Koordinasi juga untuk menguatkan kolaborasi multipihak untuk mencapai target penurunan stunting.
Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis dihadiri oleh Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Suprayoga Hadi.
Kegiatan dihadiri oleh sekitar 1000 peserta yang terdiri dari 14 perwakilan pemerintah provinisi prioritas stunting, perwakilan pemerintah kabupaten kota, perwakilan organisasi masyarakat, LSM, perguruan tinggi, mitra pembangunan, media, dan dunia usaha.
Foto utama oleh Artem Beliaikin dari Unsplash
