Menyemarakkan Hari Sadar Risiko 2023, Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (MASINDO) menyelenggarakan talkshow bertemakan “Unleashing Youth Power in Shaping the Future: Partisipasi Generasi Muda & Pembuatan Kebijakan Berbasis Sadar Risiko” pada Jumat, (15/12) di @america, Pacific Place. Kegiatan ini bertujuan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan berbasis risiko, serta diharapkan dapat memberikan solusi yang implementatif untuk mengatasi berbagai masalah publik sebagai upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Jakarta,
15 Desember 2023 – Menyemarakkan Hari Sadar Risiko
2023, Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (MASINDO) menyelenggarakan talkshow bertemakan “Unleashing Youth
Power in Shaping the Future: Partisipasi Generasi Muda & Pembuatan
Kebijakan Berbasis Sadar Risiko” pada Jumat, (15/12) di @america, Pacific Place.
Kegiatan ini bertujuan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembuatan
kebijakan berbasis risiko, serta diharapkan dapat memberikan solusi yang
implementatif untuk mengatasi berbagai masalah publik sebagai upaya mewujudkan
Indonesia Emas 2045.
Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi,
dan Pengendalian Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),
Erwin Dimas, mengapresiasi MASINDO yang aktif mengampanyekan kebijakan berbasis
risiko dengan mendorong pelibatan aktif berbagai lapisan masyarakat, termasuk
generasi muda. Erwin menjelaskan, dalam pembuatan perencanaan di Bappenas, tentunya
memiliki risiko yang tinggi. Namun,
risiko tersebut tidak harus dianggap sebagai hal yang menakutkan. Risiko adalah
peluang maupun tantangan yang harus dihadapi bersama.
“Risiko
jangan dijadikan sebagai beban, tetapi sebagai peluang untuk membangun lebih
baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada MASINDO yang telah mengajak BAPPENAS
untuk menyuarakan kebijakan berbasis risiko,” ucap Erwin.
Erwin
menjelaskan risiko telah menjadi salah satu pertimbangan bagi Bappenas dalam
menyusun perencanaan. Sebagai contoh, pembangunan food estate yang
tentunya memiliki faktor risiko terhadap lingkungan seperti kondisi hutan.
Dalam hal ini, masyarakat dapat berpartisipasi dengan menyumbangkan pendapat
agar risiko dari pembangunan tersebut tidak menciptakan dampak besar terhadap
lingkungan. “Ini merupakan topik yang menarik bagi generasi muda tentang
lingkungan dan di situ kami harapkan teman-teman dapat berpartisipasi. Generasi
muda bisa memberikan kami input dalam perencanaan,” ucapnya.
Bappenas
saat ini tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2025-2029 untuk menuju Indonesia Emas 2045. Menurut Erwin, momentum ini juga dapat
dimaksimalkan oleh berbagai pihak untuk terlibat secara aktif dalam penyusunan
kebijakan. Partisipasi aktif masyarakat merupakan wujud dukungan terhadap
pembangunan nasional. “Suarakanlah dengan jalur yang tepat. Generasi muda dapat
menyuarakannya berbagai pertimbangan yang ada melalui pemerintahan dan lembaga
legislatif,” katanya.
Ketua
MASINDO, Dimas Syailendra Ranadireksa, menjelaskan bahwa usia produktif di
Indonesia mencapai 190,83 juta jiwa atau 69,3 persen di mana rentang usia 16-30
tahun mendominasi dan berpotensi mendapatkan bonus demografi yang berpengaruh
pada kemajuan serta kesejahteraan Indonesia. Akan tetapi, masalah publik dari
segi kesehatan seperti prevalensi penyakit tidak menular dan kesehatan mental,
masalah lingkungan seperti polusi udara dan dan perubahan iklim, serta masalah
sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial menjadi tantangan yang harus
dihadapi bersama.
“Berbagai
masalah publik dapat diperparah oleh pembuatan kebijakan yang tidak tepat
sasaran, tidak ada partisipasi, dan tidak mempertimbangkan paradigma baru yakni
sadar risiko. Utamanya sebagai generasi muda, kita harus meningkatkan
partisipasi dengan melibatkan gagasan, keahlian, pengalaman, dan perspektif
secara aktif dalam pengambilan keputusan khususnya pada pembuatan kebijakan
berbasis sadar risiko,” terang Dimas.
Sebagai
upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, MASINDO secara berkelanjutan
mensosialisasikan nilai sadar risiko melalui edukasi, diskusi publik, advokasi
media, kampanye sosial, kajian, dan informasi berbasis bukti ilmiah. Mulai dari pentingnya mengurangi polusi
udara dengan beralih ke energi terbarukan dan transisi ke transportasi umum. Menjaga
keselamatan berkendara dengan mengenakan helm, sabuk pengaman, dan tidak
bermain ponsel. Selain itu, upaya mengurangi konsumsi gula untuk mengurangi
risiko penyakit akibat konsumsi gula berlebih dan beralih ke produk tembakau
alternatif seperti rokok elektronik, produk tembakau yang dipanaskan, dan
kantong nikotin untuk mengurangi risiko penyakit akibat merokok pada perokok
dewasa.
CEO & Founder of Think Policy,
Andhyta F. Utami, menambahkan inisiasi gerakan aktif dalam advokasi, edukasi,
serta sosialisasi dalam pembuatan kebijakan perlu diperbanyak dan dilakukan
secara masif. Berbagai ruang partisipasi dapat dimaksimalkan dengan tujuan
memajukan ekosistem kebijakan publik yang tepat sasaran, partisipatif, dan
berbasis sadar risiko.
“Inisiatif menyuarakan aspirasi
terhadap kebijakan publik di Indonesia bisa didasari fokus dan keterampilan
masing-masing. Contohnya, generasi muda yang melek teknologi perlu memiliki
kompetensi untuk menganalisis pemetaan isu dan aspirasinya yang selanjutnya
bisa diadvokasikan dalam ruang kebijakan publik,” jelas Andhyta.
Dosen Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, Hari Prasetiyo, juga sependapat bahwa keterlibatan masyarakat dan
generasi muda dalam perumusan kebijakan publik memiliki potensi besar dalam
mencapai Indonesia Emas 2045. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yakni
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, salah satu
agenda yang dimuat yaitu mewujudkan transformasi sosial guna meningkatkan
kualitas kehidupan dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan
kohesif.
“Idealisme generasi muda yang aktif
menyuarakan aspirasinya di ruang kebijakan publik akan mendorong perubahan
positif bagi bangsa Indonesia ke depan. Baik melalui gerakan-gerakan, petisi, media sosial, atau pemerintahan dapat
menjadi ruang partisipasi bagi generasi muda. Untuk itu, proses pengambilan
kebijakan publik sangat perlu melibatkan generasi muda,” jelas Hari.
