Salah satu peran BKKBN adalah melakukan kerjasama dengan tenaga kesehatan (provider). Baik dokter dan bidan untuk memberikan pelayanan KB yang berkualitas, serta memastikan seluruh pasangan usia subur (PUS) mendapatkan pelayanan kontrasepsi sesuai dengan haknya.
Oleh karena itu, salah satu langkah awal yang dilakukan BKKBN untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang komprehensif adalah melalui program pelatihan pelayanan KB yang ditujukan bagi tenaga kesehatan, terutama bidan. Hal ini karena tenaga kesehatan yang berwenang untuk memberikan pelayanan keluarga selain dokter adalah bidan.
Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Sarles Brabar, saat acara penutupan Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi bagi Bidan di Fasilitas Kesehatan. Kegiatan itu berlangsung di UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat (Bapelkesmas) di Denpasar, Selasa (20/8).
“Maka dari itu, kami mohon dukungan ibu-ibu bidan sekalian untuk memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan kompetensi yang telah didapatkan selama pelatihan ini. Karena masih terdapat beberapa target yang harus dicapai oleh Bali,” kata Sarles Brabar.
Baca juga: Ini Pentingnya Pengembangan Anak Usia Dini Secara Holistik dan Integratif
Pihaknya juga menyebutkan beberapa target yang yang diharapkan mampu dicapai di Bali. Di antaranya, persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) di Provinsi Bali.
Berdasarkan data pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK-23) tahun 2023 menunjukkan angka unmet need di Provinsi Bali masih 11,5% dari target yang ditentukan dalam Renstra 2020-2024 sebesar 7,40%.
“Kondisi ini menjadi perhatian bersama dalam rangka meningkatkan kesertaan ber-KB oleh PUS terutama KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), meskipun belakangan sudah dilakukan justifikasi target unmet need oleh pusat,” katanya.
Berikutnya, lanjut dia, kesertaan KB MKJP belum maksimal. Berdasarkan data updating PK-23, pada 2023 capain kesertaan KB MKJP baru mencapai 23,64% dari target yang ditetapkan sebesar 28,39%.
“Target selanjutnya adalah penurunan angka kematian ibu sebagai indikator peningkatan kesehatan ibu, anak, dan keluarga,” sebutnya.
Pihaknya juga menegaskan, KB merupakan salah satu pilar dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu. Karena terbukti efektif dan hemat biaya dalam mengurangi beban penyakit pada kesehatan ibu dan anak.
“Saya berharap dukungan bagi ibu-ibu bidan untuk dapat mendukung percepatan penurunan stunting di Provinsi Bali. Karena bagaimanapun juga terdapat keterkaitan yang sangat erat antara pelatihan pelayanan kontrasepsi yang dilakukan hari ini dengan amanat Perpres tentang Percepatan Penurunan Stunting,” harapnya.
Sarles Brabar juga menjelaskan, jika pada pasangan usia subur yang tidak mendapatkan pelayanan kontrasepsi yang memadai sesuai dengan haknya, akan berpotensi melahirkan bayi stunting.
Baca juga: Moms dan Pops, Ada Inovasi Kursi Duduk Khusus untuk Anak Cerebral Palsy
Kurangnya komunikasi, informasi, edukasi (KIE) pada masa kehamilan, hingga jarak kehamilan yang terlalu dekat (kurang dari tiga tahun), juga akan berimplikasi signifikan terhadap kelahiran bayi stunting.
“Oleh karena itu pelayanan yang akan ibu-ibu bidan berikan kelak di fasilitas pelayanan kesehatan, tidak saja bermanfaat untuk peningkatan capaian program KB namun juga secara tidak langsung berpartisipasi dalam penurunan prevalensi angka stunting di provinsi Bali,” tandasnya.
Sebelumnya, dalam penutupan ini pihaknya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi, bekerjasama dalam melaksanakan pelatihan ini. Sehingga merupakan salah satu langkah awal oleh provider dalam mendukung dan mendongkrak capaian indikator kinerja program khususnya pada peningkatan peserta KB baru dan dan KB Aktif.*
