Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar pelayanan KB serentak di seluruh Indonesia mulai 8 hingga 11 Maret 2023.
Pelayanan KB serentak dalam menyambut Hari Wanita Internasional (International Women Day) ini ditujukan guna meningkatkan kepesertaan KB baru dan meningkatkan komitmen akseptor Pasangan Usia Subur (PUS) dalam keberlangsungan pemakaian kontrasepsi.
Pelaksanaan pelayanan KB serentak dipusatkan di dua lokasi di Jawa Tengah, yakni di Kabupaten Demak dan Kota Semarang. Di Kabupaten Demak, dipusatkan di Puskesmas Guntur II dan Klinik Rifda Bonang pada Rabu (8/3/2023) yang dipimpin langsung Deputi bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN dr. Eni Gustina, M.P.H.
Baca juga: Asupan Bergizi Ibu Hamil Sangat Efektif Cegah Stunting
Sedangkan di Semarang digelar di Rumah Sakit Tentara (RST) Bhakti Wira Tamtama, Kota Semarang pada Kamis (9/3/2023) dan dihadiri Kepala BKKBN Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K).
Deputi bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN dr. Eni Gustina, M.P.H., dalam peluncuran Pelayanan KB serentak di Demak, mengatakan sasaran pelayanan KB serentak meliputi KB Ulangan, KB Ganti Cara, KB Pascapersalinan, dan KB Baru selain KP Pascapersalinan. Eni Gustina mengatakan pelayanan KB serentak ini juga merupakan upaya percepatan penurunan stunting.
“Spacing dan stunting menjadi satu sebab akibat. Artinya mereka yang mengatur jarak atau spacing antara hamil atau melahirkan lebih dari 3 tahun, terbukti anak yang dilahirkan tidak stunting. Berbeda halnya dengan yang jaraknya kurang dari 2 tahun, hampir dua kali lipat kejadian stuntingnya. Maka salah satu upaya BKKBN untuk meminimalkan risiko stunting adalah dengan mengatur jarak kelahiran melalui Pelayanan KB,” kata dr. Eni Gustina dalam pelayanan di Puskesmas Guntur II Demak.
Menurut Eni, pelayanan KB serentak ini juga untuk mengejar indikator pencapaian pelayanan modern contraceptive prevalence rate.
“Kegiatan pelayanan ini menyesuaikan dengan event-event yang ada, salah satunya pada bulan Maret ini, yang merupakan bulan woman international day. Dimana memberikan hak-hak kepada perempuan untuk sehat. Kontrasepsi bukan hanya sekedar alat untuk membatasi kehamilan, akan tetapi juga untuk menjaga kesehatan reproduksi bagi perempuan “, ujar Eni Gustina.
Menurut Eni, BKKBN ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi koordinator pelaksana untuk Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia, yang salah satu intervensi nya melalui penurunan 4 terlalu (terlalu tua, terlalu muda, terlalu dekat dan terlalu banyak) menggunakan kontrasepsi.
Capaian prevalensi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) secara Nasional pada 2022, sebesar 22,6 % dari target 28% pada tahun 2024.
“Kenapa MKJP, karena secara kualitas MKJP lebih efektif, efisien dan ekonomis. Jadi masyarakat bisa menghemat uangnya, tenaganya dan waktunya, untuk lebih berkonsentrasi mengasuh anaknya lebih optimal. Masyarakat yang akan melakukan kontrasepsi jangka panjang juga gratis, bahkan untuk IUD dan Implant tenaga kesehatannya kita bayar. Kita juga menyediakan bahan habis pakai seperti betadine, sarung tangan, dan kain kasa,” tegas Eni Gustina.
Untuk mencapai target pada tahun 2024, dilakukan pendekatan komunikasi kepada komunitas masyarakat dan tokoh agama. “Selain itu juga dipersiapkan tim pemberi informasi, melalui pelatihan yang sudah kita persiapkan,” ujar dia.
Terungkap melalui diskusi bersama Kepala Puskesmas Guntur 2, Dinas Kesehatan, Camat Guntur dan BKKBN, prevalensi angka KBPP di Kecamatan Guntur mencapai angka 86 %. Selain itu Kecamatan Guntur merupakan pioneer Open Defecation Free (ODF) di Kecamatan Demak.
Di temui secara terpisah pada saat pelayanan di Puskesmas Guntur, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa angka prevalensi MKJP Provinsi Jawa Tengah diatas rata2 Nasional, yaitu 27%. Sedangkan prosentase MKJP secara nasional sebesar 22,6%.
“Jadi apabila MKJP diterapkan, maka bisa selaras dengan percepatan Penurunan stunting. Di kabupaten Demak, angka KB nya sudah bagus. Bahkan di Puskesmas ini, angka KBPP nya mencapai 86%. Sejalan dengan prevalensi angka stunting di kabupaten Demak yang turun hingga 9,2%. Jadi yang dilakukan di Kabupaten Demak ini sudah on the track”, kata Widwiono.
Pada pelayanan KB serentak di 2 lokus kesehatan kabupaten Demak ini, untuk di Puskesmas Guntur terlayani akseptor pemasangan IUD sebanyak 2 akseptor, implant sebanyak 50 akseptor. Sedangkan di Klinik Rifda Bonang , pelayanan KB MKJP terlayani sebanyak 53 akseptor. Terdiri dari 2 akseptor IUD, dan 51 akseptor implant.
Melalui metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP, jarak kehamilan dapat diatur. Pengaturan jarak kelahiran ini dapat mengurangi bayi lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) yang dapat berpotensi menjadi stunting, mengurangi angka kematian ibu melahirkan dan bayi, sekaligus menurunkan Total Fertility Rate (TFR) dan angka kemiskinan ekstrim di Indonesia.
Pelayanan KB serentak di seluruh Indonesia ini dilayankan seluruh jenis metode kontrasepsi, mulai dari kontrasepsi jangka pendek seperti kondom, pil, dan suntik hingga Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti implan, IUD, MOW, dan MOP sesuai dengan karakteristik pelayanan dan kondisi zona wilayah masing-masing.
Baca juga: Sertifikat Elsimil, Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin untuk Cegah Stunting
Selain akseptor KB ulangan dan ganti cara, salah satu kelompok sasaran pada kegiatan ini adalah KB Pascapersalinan atau KBPP. KB Pascapersalinan adalah kontrasepsi yang diberikan dalam masa nifas atau sampai dengan 42 hari setelah melahirkan. Metode ini akan mencegah terjadinya kehamilan yang terjadi dalam jarak yang terlalu dekat dengan kehamilan sebelumnya.
Pengaturan jarak kelahiran dapat mencegah bayi lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang berpotensi pada kejadian stunting. Selain itu KBPP terbukti mampu menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Total Fertility Rate (TFR), angka kemiskinan ekstrim serta prevalensi stunting.
