Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, pemerintah berupaya mempercepat penurunan stunting untuk mencapai target 14 persen di tahun 2024.
Hal itu disampaikannya usai Rapat Terbatas Tingkat Menteri untuk Percepatan Penurunan Stunting Triwulan I Tahun Anggaran 2023, yang dipimpin oleh Wapres Ma’ruf Amin. Hadir pula Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di Istana Wapres Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Kamis, (25/5/2023).
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 prevalensi stunting sebesar 21,6 persen. Angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 2,8 persen. Target yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen.
Baca juga: Upaya Pencegahan Penyakit Jantung Diperluas ke Posyandu
“InsyaAllah ini sedang kita upayakan, kita pokoknya 2 tahun terakhir ini harus naik 1 persen dari tahun 2022 yang turun 2,8 persen. Sekarang penurunan per tahunnya harus 3,8 persen, dan harus turun 7,6 persen sampai 2024 untuk capai 14 persen” ucap Muhadjir.
Lebih lanjut, Muhadjir menerangkan, berdasarkan arahan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, upaya untuk memenuhi target penurunan stunting adalah dengan mengefektifkan Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, di mana pada masa pandemi masih kurang berjalan efektif. Kemudian, upaya selanjutnya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan anggaran untuk mempercepat penurunan stunting.
Pengoptimalan anggaran dimulai dari anggaran penanganan stunting yang tersebar di 38 Kementerian dan Lembaga yang akan dikoordinasikan dan diprioritaskan untuk percepatan penurunan stunting. Kemudian juga untuk anggaran Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tiap daerah bisa digunakan secara spesifik untuk penanganan stunting yang juga sudah ada surat himbauan untuk tiap daerah.
Menurut Menko PMK, tugas dari BKKBN dan Kemenkeu adalah memastikan penggunaan anggaran lebih spesifik untuk percepatan penurunan stunting. Selain itu, tiap daerah juga memiliki Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang sudah dikoordinasikan oleh setiap Kepala Daerah dan digalakkan untuk mempercepat pencapaian target.
“Kalau pakai akal sehat itu harusnya bisa, karena 2,8 persen itu bisa kita turunkan pada saat pandemi dan Perpres Stunting belum begitu efektif. Sekarang Perpres sudah efektif, pandemi sudah tidak ada. Mestinya kita bisa mencapai target akhir 14 persen itu,” ujar Menko PMK.
Wapres: Cari Terobosan Intervensi Strategis
Saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi, Wapres Ma’ruf Amin mengatakan penurunan prevalensi stunting pada tahun 2022 sudah sangat baik. Penurunan ini menurut Wapres adalah satu hal yang menggembirakan. Namun, dia juga mengingatkan agar semua pihak bersatu padu untuk menurunkan prevalensi stunting sebesar 7,6 persen dalam waktu yang tersisa.
“Tentu saja ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk mencapainnya. Kita harus bisa mencari intervensi strategis apa yang bisa mendorong penurunan stunting lebih cepat dari capaian yang sudah dicapai sebelumnya. Sehingga kita bisa memastikan, target tahun 2024 bisa kita capai,” tutur Wapres.
Pada kesempatan yang sama, Menko PMK Muhadjir Effendy, melaporkan hasil pendampingan terpadu di 12 provinsi prioritas dan road show di 34 provinsi yang telah dilakukan oleh Kemenko PMK bersama dengan K/L lainnya. Dari hasil pendampingan terpadu diketahui bahwa lebih dari 80 persen kabupaten/kota masih menghadapi masalah dalam aspek tata kelola pelaksanaan program, pencapaian intervensi spesifik dan sensitif. Permasalahan-permasalahan tersebut harus dipecahkan bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Wapres Ma’ruf Amin meminta seluruh stakeholder terkait untuk fokus dan mencari terobosan dalam mencapai mencapai target yang sudah ditetapkan. Ia meminta perbaikan program dilakukan mulai dari aspek perencanaan penganggaran, penguatan koordinasi dan pelaksanaan hingga pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. Di sisi lain, Wapres juga meminta agar luasan cakupan intervensi penanganan dari para kader dibuat secara spesifik dan intensif.
“Para pelaku di lapangan, baik itu Tim Pendamping Keluarga, Kader Pembangunan Manusia, Kader Posyandu dan penggiat lainnya dioptimalkan perannya, ditingkatkan kapasitasnya dan diberikan dukungan yang optimal oleh semua pihak,” ucap Wapres.
Baca juga: QOTD: Bagaimana jika minum obat tidak sesuai dengan jadwalnya?
Wapres meminta seluruh stakeholder terkait untuk fokus dan mencari terobosan dalam mencapai mencapai target yang sudah ditetapkan. Ia meminta perbaikan program dilakukan mulai dari aspek perencanaan penganggaran, penguatan koordinasi dan pelaksanaan hingga pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. Di sisi lain, Wapres juga meminta agar luasan cakupan intervensi penanganan dari para kader dibuat secara spesifik dan intensif.
Sedangkan terkait dengan pelaksanaan percepatan penurunan stunting, Wapres memberi arahan agar Kementerian Dalam Negeri bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk mengembangkan instrumen khusus dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan, seperti halnya pelaksanaan program di tingkat Desa. Ia pun meminta seluruh hal tersebut untuk secara berkelanjutan dimonitor perkembangannya baik dari sisi pencapaian maupun kendala yang dihadapi.
Foto utama oleh Arwan Sutanto dari Unsplash
