Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mendorong terwujudnya kualitas keluarga yaitu keluarga yang responsif gender dan hak anak. Upaya KemenPPPA dalam meningkatkan kualitas keluarga tersebut senada dengan mewujudkan Generasi Indonesia Emas 2045 yang unggul dan berdaya saing serta pembangunan yang merata.
“Dalam mewujudkan kualitas keluarga yaitu keluarga responsif gender dan peduli hak anak, KemenPPPA telah menerbitkan kebijakan Permen PPPA nomor 7 tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan dan peduli anak, diantaranya dengan melakukan pengukuran melalui Indeks Kualitas Keluarga (IKK).”
“Upaya tersebut kami lakukan untuk memantau permasalahan keluarga yang perlu diperhatikan dan perlu ditingkatkan sebagai upaya mempersiapkan SDM yang berkualitas menyongsong Indonesia Emas 2045. Pada indeks tahun 2020 kami melakukan pengukuran menggunakan 5 dimensi dan 29 indikator yang dilakukan di tingkat provinsi di seluruh Indonesia dan memperoleh angka sebesar 68,13,” ungkap Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Keluarga, Priyadi Santoso dalam keterangan persnya.
Priyadi menegaskan dalam mewujudkan keluarga yang tangguh guna menyongsong Indonesia Emas, sinergi dan kolaborasi harus diwujudkan. Hal tersebut dilakukan melalui menyusun strategi dan menyepakati pokok substansi agar responsifitas gender dan pemenuhan hak anak bisa diterapkan dimulai dari keluarga dan didukung oleh pemerintahan terkecil yakni melalui level desa, salah satunya melalui pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).
Baca juga: Imunisasi Anak Usia Di Bawah 2 Tahun, Apa Saja?
“Melalui Indeks Kualitas Keluarga kami harapkan bisa mengetahui mana saja indikator yang lemah dan perlu perhatian. Kami terus melakukan advokasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan indikator tersebut. Selain itu, pemerintah juga membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk mengambil peran. Organisasi di lingkungan sekitar mulai dari dunia usaha, lembaga masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat harus kita gandeng untuk mewujudkan keluarga berkualitas untuk membangun negeri khususnya melalui keluarga secara berkelanjutan,” ungkap Priyadi.
Founder Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Nani Zulminarni mengapresiasi peran KemenPPPA dalam mendorong responsifitas gender dan pemenuhan hak anak di tingkat keluarga.
Menurutnya, menciptakan ekosistem yang berkualitas guna mendorong tumbuh kembang anak dan memberikan kesempatan pada perempuan sebagai kaum yang termarjinalkan sangat penting dalam menghadapi tantangan yang dihadapi kedepan, dikarenakan dunia yang terus mengalami perubahan secara cepat.
Menanggapi hal tersebut, Aliansi Laki-laki Baru, Nur Hasyim menyampaikan pentingnya peran laki-laki sebagai individu, mitra atau pasangan dan agen perubahan untuk turut serta menciptakan keluarga yang responsif gender dan pemenuhan hak anak.
Nur Hasyim menegaskan, laki-laki sebagai individu turut berpartisipasi melalui mengubah keyakinan akan nilai-nilai menjadi laki-laki, baik itu sebagai suami dan ayah. Hal tersebut dapat ditunjukan melalui pemaknaan akan nilai kelakian yang tidak hanya berfokus pada fisik dan dominasi, melainkan dari kepedulian, dukungan, kesabaran, cinta kasih dan lainnya.
Lebih lanjut, laki-laki sebagai mitra dapat diwujudkan melalui pembagian beban dan tanggung jawab pada pasangan baik di ruang publik maupun domestik, termasuk turut serta dalam mengambil peran pengasuhan anak. Terakhir, laki-laki sebagai agen perubahan juga sangat dibutuhkan untuk menghilangkan norma-norma sosial yang menghalangi perempuan berkontribusi dalam pembangunan dan turut menciptakan ruang publik yang aman bagi perempuan dan anak.
Baca Juga: Manfaat dan Fungsi Penting Sarapan untuk Anak
Upaya menciptakan keluarga yang responsif gender dan peduli hak anak juga turut dilaksanakan oleh organisasi keagamaan dan dunia usaha. Melalui Ketua Pimpinan Pusat Aisyiyah, Susilaningsih Kuntowijoyo menyampaikan upaya Aisyiyah yang telah menerapkan isu pembinaan keluarga sakinah di seluruh majelis atau departemen organisasi.
Sedangkan di dunia usaha, Government and Scientific Affairs Director Danone Indonesia, Rachmat Hidayat turut mendukung upaya penguatan keluarga melalui tingginya angka kepemimpinan perempuan dalam board of director dan level manajerial, memberikan enam bulan cuti melahirkan, fasilitasi kesehatan bagi karyawan dan ibu, serta publikasi media.
Foto utama oleh Albert Rafael dari Pexels
